PMIIUNISMA, OPINI – Abad pertama Nahdlatul Ulama (NU) ditutup dengan kejayaan kuantitas. Namun, awal abad kedua justru dibuka dengan serangkaian peristiwa yang oleh warganet, terutama generasi Z (Gen Z), dianggap sebagai “mega-blunder”. Mulai dari polemik konsesi tambang hingga manuver politik yang terbaca terlalu gamblang, NU seolah kehilangan “kompas estetikanya” di mata generasi yang memuja transparansi dan konsistensi nilai.
NU baru saja melintasi gerbang satu abad dengan gegap gempita. Perayaan megah dan narasi “Mendigdayakan NU Menjemput Peradaban Baru” memenuhi ruang publik. Namun, menurut hemat penulis, memasuki fajar abad kedua ini, organisasi Islam tradisionalis terbesar di dunia tersebut justru tampak seperti sebuah sistem operasi raksasa yang mengalami crash berulang kali. Bagi Gen Z yang tumbuh bersama algoritma dan budaya transparansi, rangkaian peristiwa belakangan terasa seperti bug sistemik yang gagal diantisipasi oleh para “pengembang” di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Anomali “Perangkat Lunak” Langit dan “Perangkat Keras” Bumi
Ambisi PBNU saat ini sangat besar, yakni memosisikan diri sebagai aktor penting dalam tatanan dunia baru. Namun, penulis melihat adanya jurang yang lebar antara “perangkat lunak” pemikiran fikih peradaban yang terdengar canggih dengan “perangkat keras” kebijakan yang dijalankan di lapangan.
Salah satu kesalahan paling mencolok adalah keputusan menerima konsesi tambang. Di tengah tradisi santri yang selama ini identik dengan etika penjagaan alam, langkah ini terasa seperti logic error yang brutal. Menurut penulis, sangat sulit menyinkronkan narasi rahmatan lil alamin dengan praktik eksploitasi batu bara. Bagi Gen Z yang sangat sensitif terhadap isu perubahan iklim, kebijakan ini bukan sekadar strategi kemandirian ekonomi, melainkan “bendera merah” yang menandai pudarnya integritas ekologis demi kemewahan finansial.
Politik “Kembali ke Khittah” yang Ambigu
Blunder berikutnya yang tak kalah menyita perhatian publik adalah drama berkepanjangan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Komitmen untuk kembali ke Khittah 1926—yang dimaknai sebagai penarikan diri dari politik praktis—justru dieksekusi melalui manuver-manuver yang sangat politis. Dalam pandangan penulis, jargon “tidak berpolitik” yang disampaikan elite PBNU saat ini terdengar seperti gaslighting massal.
Jika energi organisasi tersedot hanya untuk menertibkan partai politik atau berebut pengaruh kekuasaan, maka fungsi pelayanan umat berpotensi mengalami perlambatan serius. Menurut hemat penulis, Gen Z yang menjunjung efisiensi akan memandang konflik ini sebagai bloatware, yakni aplikasi tak berguna yang membebani kinerja organisasi tanpa memberi manfaat nyata bagi basis umat.
Disharmoni Struktur: Ketika Pelaksana Melampaui Pengawas
Persoalan internal lain yang tak kalah pelik dan belakangan viral adalah memanasnya relasi antara jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah. Dalam pengamatan penulis, NU tengah menghadapi krisis supremasi kepemimpinan. Secara khittah dan tradisi, Syuriyah merupakan pemegang otoritas tertinggi, sedangkan Tanfidziyah berfungsi sebagai pelaksana teknis. Namun, realitas yang tersaji di ruang publik justru menunjukkan kesan sebaliknya.
Menurut hemat penulis, fenomena ketika kebijakan strategis Tanfidziyah berjalan tanpa restu penuh, bahkan terkesan berseberangan dengan arah Syuriyah, merupakan kegagalan serius dalam tata kelola organisasi. Ketika suara para kiai sepuh di Syuriyah tampak terpinggirkan oleh agresivitas politik dan ekonomi Tanfidziyah, santri—terutama generasi muda—mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pemegang kompas organisasi. Ketidaksinkronan ini bukan lagi dinamika internal semata, melainkan tontonan publik yang berpotensi menggerus marwah kepemimpinan ulama.
Runtuhnya “Mitos Barokah” sebagai Perisai Kritik
Selama satu abad, NU berdiri kokoh dengan modal sosial berupa takzim dan kepatuhan santri kepada kiai. Namun, penulis berpendapat bahwa memasuki abad kedua, “mitos barokah” tidak lagi dapat dijadikan cek kosong untuk menutupi kebijakan yang cacat secara logika. Generasi digital tidak lagi menerima alasan “strategi langit” ketika eksekusi di bumi berantakan, seperti terlihat dalam polemik kunjungan tokoh mudanya ke Israel yang menuai kecaman luas.
Menurut hemat penulis, akuntabilitas bagi Gen Z adalah harga mati. Mereka tidak akan bungkam hanya karena ancaman kehilangan barokah jika kebijakan organisasi dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Jika PBNU terus merespons kritik dengan sikap defensif dan berlindung di balik otoritas keagamaan yang kaku, risiko kehilangan relevansi di mata generasi masa depan semakin nyata.
Antara Estetika TikTok dan Otentisitas Kebijakan
PBNU memang mulai berbenah secara visual. Konten media sosialnya tampil modern, estetik, dan ramah Gen Z. Namun, menurut penilaian penulis, Gen Z adalah “detektor” yang alergi terhadap gimmick. Mereka mampu membedakan antara organisasi yang sungguh-sungguh melakukan transformasi dan yang sekadar bersolek di permukaan.
Menurut penulis, mendigdayakan NU di abad kedua bukan soal seberapa banyak konten reels diproduksi, melainkan keberanian untuk tampil autentik. Autentik berarti berani mengakui kesalahan, menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta berhenti menggadaikan marwah organisasi demi konsesi ekonomi dan kursi kekuasaan.
Sebagai simpulan, menurut hemat penulis, abad kedua NU semestinya menjadi momentum pembersihan “malware” yang selama ini menyusup ke dalam sistem organisasi. Jika PBNU terus mengoleksi blunder dan sibuk dengan konflik internal, maka “Peradaban Baru” yang dijanjikan hanya akan menjadi gelembung estetika yang pecah saat bersentuhan dengan realitas. Sudah saatnya memperbaiki source code organisasi: kembali ke rakyat, kembali ke alam, dan benar-benar kembali ke Khittah tanpa embel-embel drama politik. (*)
*) Penulis: Sahabat Denil Haq, Wakil Ketua Rayon Al-Fanani.
Leave a Comment